Jakarta (ANTARA) – Peningkatan penggunaan kereta api sebagai sarana angkutan barang merupakan opsi yang layak diterapkan dalam upaya untuk mengurangi pengoperasian truk dengan dimensi dan muatan melampaui ketentuan (Over Dimension and Over Loading/ODOL) menurut pakar otomotif.
“Jelas pengalihan sebagian angkutan barang dari truk ke kereta api sangat memungkinkan, tinggal mau atau tidaknya saja,” kata pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung Yannes Martinus Pasaribu saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan bahwa dalam pengangkutan barang jarak jauh kereta api barang punya banyak keunggulan kompetitif, termasuk dalam hal kecepatan, keamanan, ketepatan waktu, kapasitas besar, serta meminimalkan praktik pungutan liar alias pungli.
“Kelebihan ini menjadikannya alternatif yang layak untuk mengurangi ketergantungan pada truk,” kata Yannes.
Baca juga: KAI angkut total 21,6 juta ton barang hingga April 2025
Yannes mengatakan bahwa terminal khusus kereta api untuk angkutan barang perlu dibenahi untuk mendukung penerapan sistem logistik yang terintegrasi.
“Perlu pembenahan terminal khusus kereta api untuk angkutan barang, sehingga truk hanya untuk mengangkut barang di dalam provinsi untuk menjangkau area terpencil dan yang belum ada ekosistem rel keretanya saja,” katanya.
Dia mengemukakan bahwa pengalihan sebagian besar beban pengangkutan ke kereta api tentunya tidak bisa dilakukan secara instan, karena pelaksanaannya membutuhkan infrastruktur dan regulasi pendukung serta kolaborasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan.
Namun demikian, upaya tersebut diyakini dapat secara signifikan mengurangi kerusakan infrastruktur dan risiko kecelakaan lalu lintas akibat pengoperasian truk ODOL serta meningkatkan efisiensi sistem logistik nasional.
Baca juga: Pemerintah disarankan mencontoh negara maju dalam mengatasi truk ODOL
Yannes mengemukakan bahwa negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa sudah mengoptimalkan pemanfaatan kereta api dalam sistem transportasi logistik.
Selain itu, menurut dia, negara-negara tersebut menerapkan sistem terintegrasi dengan dukungan teknologi guna mengawasi lalu lintas kendaraan pengangkut barang serta mengenakan sanksi terhadap pelanggaran aturan pengangkutan barang.
“Jepang mengatur muatan maksimum berdasarkan jenis jalan, seperti jalan nasional dan lokal, mereka juga mewajibkan tracking system (sistem pemantauan) untuk truk barang,” ia mencontohkan.
Baca juga: Layanan kereta barang China-Eropa capai 110.000 perjalanan
Baca juga: Pustral UGM sebut Zero ODOL tak ganggu distribusi logistik nasional
Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2025
