Jakarta (ANTARA) – Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung Yannes Martinus Pasaribu menyarankan pemerintah mencontoh negara maju dalam mengatasi masalah pengoperasian truk dengan dimensi dan muatan melebihi ketentuan (Over Dimension and Over Load/ODOL) dalam usaha logistik.
Saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin, dia menyampaikan bahwa sistem logistik di Indonesia masih bergantung pada pengoperasian truk bermuatan penuh.
“Dominasi angkutan jalan di Indonesia 80 persen pasar freight (pengiriman barang) via Full Truck Load (muatan truk penuh) dan ketergantungan pada truk untuk distribusi barang, terutama e-commerce dan manufaktur, membuat masalah ODOL lebih kompleks dibandingkan negara dengan infrastruktur kereta api lebih maju,” ia menjelaskan.
Yannes mengemukakan bahwa negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara di Eropa umumnya sudah mengoptimalkan pemanfaatan kereta api untuk pengangkutan barang dalam jarak jauh, sehingga beban pengangkutan menggunakan truk tidak terlalu dominan.
“Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat sudah mengatur sistem logistik jarak jauh dengan mengoptimasi sistem infrastruktur kereta api yang lebih maju,” katanya.
Baca juga: Pakar: Pemerintah perlu beri insentif dan tegakkan hukum guna atasi truk ODOL
Menurut Yannes, negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa memanfaatkan dukungan teknologi dan sistem terpadu untuk mengefisienkan pengawasan dan pengenaan sanksi terkait pengoperasian truk ODOL.
“Eropa memberikan denda dihitung berdasarkan kelebihan muatan per ton dan jarak tempuh, dan pelanggar berulang akan kena sanksi ganda dan pencabutan izin operasi,” ia menjelaskan.
“AS pakai sensor Weigh-in-Motion (WIM) terintegrasi dengan GPS dan basis data kepolisian, truk ODOL otomatis ditilang via e-ticket,” ia menambahkan.
Sementara Jepang, ia melanjutkan, mengatur batas muatan maksimum kendaraan pengangkut berdasarkan jenis jalan, seperti jalan nasional dan lokal.
“Mereka juga mewajibkan tracking system (sistem pelacakan) untuk truk barang,” katanya.
Yannes mengemukakan bahwa pemerintah Indonesia perlu mulai berinvestasi untuk membangun sistem logistik multimoda yang terintegrasi serta menggunakan dukungan teknologi dalam pengawasan lalu lintas kendaraan pengangkut barang guna menyelesaikan masalah truk ODOL.
Pengoperasian truk ODOL dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu, membahayakan keselamatan pengguna jalan, serta menyebabkan kerusakan infrastruktur.
Baca juga: 800-an sopir truk demo tuntut revisi aturan ODOL di Kudus
Baca juga: Pertemuan perwakilan sopir truk dan Kemenhub hadapi jalan buntu
Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2025
